Kamis, 30 April 2015

'Tim Ekonomi Jokowi Masih Amatiran'


Social Media
Partner Site
Login    
Tribun JualBeli
Jumat, 1 Mei 2015
Home » Nasional

'Tim Ekonomi Jokowi Masih Amatiran'

Kamis, 30 April 2015 21:47

'Tim Ekonomi Jokowi Masih Amatiran'
KOMPAS.com/Indra Akuntono
Ekonom Drajad Wibowo 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA — Ekonom Dradjad Wibowo menilai tim ekonomi Presiden Joko Widodo masih ama‎tir. Hal itu terlihat dari mudahnya pasar tergoyang karena ragu dengan kemampuan pemerintah.

"Jadi, tim Presiden ini, baik Istana maupun kabinet, masih kurang pengalaman. Amatiranlah," kata Dradjad dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Dradjad mengakui bahwa tim ekonomi Jokowi bergelar doktor serta lulusan luar negeri atau universitas terkemuka. Namun bila hanya ahli dalam teori, maka mereka bisa kesulitan dalam menangani persoalan ekonomi Indonesia.

"Mungkin jago di bukunya, tetapi ini Indonesia, Bung. Anda harus tahu jalanan, Anda harus mengerti apa yang terjadi di jalanan, lubang-lubangnya, jalan tikusnya Anda harus tahu," ujarnya.

Dradjad mengaku tidak dalam posisi menyarankan agar tim ekonomi tersebut diganti. Namun, ia mengingatkan perihal persoalan ekonomi yang berdampak cukup besar bagi Indonesia.

"Taruhannya negara, rentetannya panjang, dan dampaknya rakyat. Jokowi sudah mengambil subsidi BBM rakyat, jangan lagi mengejar-ngejar pajak pribadi rakyat," kata dia.

Politisi PAN itu juga menuturkan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini jangan dianggap remeh. Terlebih lagi, banyak perusahaan yang merugi.



from pekanbaru tribunnews

Rabu, 29 April 2015

Sekda Pekanbaru: Kita Hanya Mengganti Rugi Tanaman dan Bangunan


Social Media
Partner Site
Login    
Tribun JualBeli
Kamis, 30 April 2015
Home » Pekan Life
Pembangunan Jalan Lingkar

Sekda Pekanbaru: Kita Hanya Mengganti Rugi Tanaman dan Bangunan

Kamis, 30 April 2015 07:56

Sekda Pekanbaru: Kita Hanya Mengganti Rugi Tanaman dan Bangunan
internet
Sekretaris Kota Pekanbaru, Syukri Harto

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Syukri Harto, mengungkapkan, Pemko Pekanbaru memang sengaja menerapkan pola konsolidasi tanah untuk pembangunan jalan lingkar luar. Sebab pihaknya mengklaim, sistem ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah.

"Sistem KT memang dinilai paling tepat bagi Pemerntah Kota Pekanbaru, karena pola ini menguntungkan bagi masyarakat, sebab hak milik tanah masyarakat tidak hilang. Sementara tanah itu semakin lama semakin mahal. Itulah keuntungan KT," bebernya.

Sementara bagi pemerintah, pola ini lebih murah dan efisien. Sebab jika menggunakan pola ganti rugi, pemerintah harus mengganggarkan dana ganti ruginya ke dalam APBD.

"Makanya dari awal memang tidak menanggarkan untuk ganti, karena program KT ini memang tidak ada ganti ruginya. Kita hanya mengganti rugi tanaman dan bangunan yang ada di atas tanah yang terkena pembangunan jalan saja," kata Syukri.

Disinggung protes sejumlah warga yang tetap meminta ganti rugi, Syukri mengaku akan mempelajri dulu aturannya yang ada seperti apa.

"Kalau dalam aturan boleh dilakukan ganti akan kita bayarkan, tapi kalau tidak, ini yang akan kita coba komunikasikan kepada masyarakat yang belum setuju itu. Karena kalau yang lain setuju kemudian hanya ada satu atau dua orang yang tidak setuju itukan lucu. Menurut kajian dan penilain kita, KT itu menguntungkan, nah kalau itu menguntungkan masak masyarakat tidak mau," kata dia. (Tribun Pekanbaru Cetak)

Apa tanggapan warga terhadap masalah ganti rugi jalan lingkar ini? Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi HARI INI. Simak lanjutannya di http://ift.tt/1w0o05e.

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru



from pekanbaru tribunnews

Sekda Pekanbaru: Mayoritas Warga Tak Setuju Konsolidasi Lahan


Social Media
Partner Site
Login    
Tribun JualBeli
Kamis, 30 April 2015
Home » Pekan Life
Pembangunan Jalan Lingkar

Sekda Pekanbaru: Mayoritas Warga Tak Setuju Konsolidasi Lahan

Kamis, 30 April 2015 07:53

Sekda Pekanbaru: Mayoritas Warga Tak Setuju Konsolidasi Lahan
internet
Sekretaris Kota Pekanbaru, Syukri Harto

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Syukri Harto, Rabu (29/4/2015) mengungkapkan pola pembebasan lahan dengan sistem Konsolidasi Tanah (KT) bisa dilakukan jika mendapatkan persetujuan 85 persen dari masyarakat setempat.

Hingga saat ini, dari empat trase yang akan dibangun jalan lingkar luar Tenayan Raya Pekanbaru, ternyata baru satu trase yang sudah mencapai 85 persen persetujuan warga setempat.

"Pola KT itu boleh dilaksanakan apabila izin persetujuan dari masyarakat setempat mencapai 85 persen. Nah, dari empat trase yang akan dibangun jalan lingkar luar itu, baru satu trase yang sudah mencapai 85 persen. Sementara yang tiga trase ini belum sampai 85 persen. Ada yang baru 84 persen ada juga yang baru 77 persen. Ini yang menjadi fokus kita, kenapa kok mereka tidak setuju," kata Syukri.

Syukri mengaku ia sudah mengintruksikan kepada lurah, RW dan RT setempat untuk mendata berapa orang warganya yang tidak setuju, dan berapa luas tanahnya. Setelah itu para aparat itu diminta untuk menggali keterangan kepada warga yang tidak setuju.

Syukri berjanji akan menagih laporan dari lurah atas hasil pertemuan lurah dengan warganya. Hal ini penting untuk mengetahui penyebab kenapa masyarakat tidak setuju dengan program KT tersebut.

"Apa karena yang bersangkutan tidak ada di tempat, atau tidak setuju karena merasa dirugikan. Ini yang akan kita tanyakan apa sebabnya, nanti saya mau dengarkan dulu laporan dari lurah seperti apa," paparnya.

Setelah mendapat laporan dari lurah, dan mengetahui berapa banyak warga yang tidak setuju berikut dengan luas tanahnya, maka Pemko berjanji akan mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kami minta lurah untuk menemui pemilik yang belum setuju ini. Kalau mereka tetap minta ganti rugi ya kita lihat dulu aturanya, kalau boleh ya kita ganti rugi, tapi kalau tidak boleh mau gimana lagi, kita akan jelaskan kembali kepada mereka yang belum setuju itu," kata Syukri. (Tribun Pekanbaru Cetak)

Apa penjelasan sekdako terhadap masalah ganti rugi jalan lingkar ini? Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi HARI INI. Simak lanjutannya di http://ift.tt/1w0o05e.

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru



from pekanbaru tribunnews

Kepala Balitbang Riau: Spanduk Itu Hanya Iseng-iseng Saja


Social Media
Partner Site
Login    
Tribun JualBeli
Kamis, 30 April 2015
Home » Riau Region

Kepala Balitbang Riau: Spanduk Itu Hanya Iseng-iseng Saja

Kamis, 30 April 2015 07:46

Kepala Balitbang Riau: Spanduk Itu Hanya Iseng-iseng Saja
TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY
Sebuah spanduk selamat bergabung ditempel di atas kantin di Kantor badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, Selasa (28/4/2015). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Spanduk bertuliskan "Selamat Bergabung Mantan Pejabat Pemprov Riau" berukuran 3x1 meter di samping Kantor Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Provinsi Riau Rabu (29/4) pagi sudah dicopot. Seorang pegawai di badan itu dikabarkan mencopot spanduk pada Selasa (29/4/2015) sore.

"Kayaknya Selasa kemarin sore dicopot, pegawai di dalam yang copot," ujar seorang pegawai yang ditemui Tribun di Balitbang.

Pencopotan spanduk itu dilakukan setelah mendapat perhatian dari media dan pegawai badan yang kantornya berdekatan dengan komplek KONI tersebut.

Selain diberitakan media, spanduk ini juga jadi bahan gunjingan antara pegawai. "Kemarin (Selasa) itukan banyak pegawai dan wartawan yang sengaja datang ambil foto. Sepertinya gara-gara itu makanya dicopot," jelasnya.

Sebelumnya seorang pegawai di Balitbang itu mengatakan, spanduk tersebut hanya sebagai guyonan bagi para pejabat senior (eselon II) di lingkungan Litbang.

"Di sini (Balitbang) banyak pejabat senior dari eselon II. Spanduk itu hanya bahan guyonan mas. Karena biasanya setelah pelantikan bakal banyak yang akan datang di tempat kami. Makanya sebelum pelantikan dibuat spanduk ucapan selamat itu," kata seorang pegawai kepada Tribun Selasa kemarin.

Kapala Balitbang Provinsi Riau, Arbaini menjelaskan, pemasangan spanduk itu hanya iseng-iseng saja. Sehingga pihaknya tidak akan mengusut siapa pemasang spanduk tersebut. "Hanya iseng-iseng saja itu, kan sudah dicopot jadi tidak ada masalah," ujarnya.



from pekanbaru tribunnews

Sekda Pekanbaru: Kita Hanya Mengganti Rugi Tanaman dan Bangunan


Social Media
Partner Site
Login    
Tribun JualBeli
Kamis, 30 April 2015
Home » Pekan Life
Pembangunan Jalan Lingkar

Sekda Pekanbaru: Kita Hanya Mengganti Rugi Tanaman dan Bangunan

Kamis, 30 April 2015 07:56

Sekda Pekanbaru: Kita Hanya Mengganti Rugi Tanaman dan Bangunan
internet
Sekretaris Kota Pekanbaru, Syukri Harto

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Syukri Harto, mengungkapkan, Pemko Pekanbaru memang sengaja menerapkan pola konsolidasi tanah untuk pembangunan jalan lingkar luar. Sebab pihaknya mengklaim, sistem ini sangat menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah.

"Sistem KT memang dinilai paling tepat bagi Pemerntah Kota Pekanbaru, karena pola ini menguntungkan bagi masyarakat, sebab hak milik tanah masyarakat tidak hilang. Sementara tanah itu semakin lama semakin mahal. Itulah keuntungan KT," bebernya.

Sementara bagi pemerintah, pola ini lebih murah dan efisien. Sebab jika menggunakan pola ganti rugi, pemerintah harus mengganggarkan dana ganti ruginya ke dalam APBD.

"Makanya dari awal memang tidak menanggarkan untuk ganti, karena program KT ini memang tidak ada ganti ruginya. Kita hanya mengganti rugi tanaman dan bangunan yang ada di atas tanah yang terkena pembangunan jalan saja," kata Syukri.

Disinggung protes sejumlah warga yang tetap meminta ganti rugi, Syukri mengaku akan mempelajri dulu aturannya yang ada seperti apa.

"Kalau dalam aturan boleh dilakukan ganti akan kita bayarkan, tapi kalau tidak, ini yang akan kita coba komunikasikan kepada masyarakat yang belum setuju itu. Karena kalau yang lain setuju kemudian hanya ada satu atau dua orang yang tidak setuju itukan lucu. Menurut kajian dan penilain kita, KT itu menguntungkan, nah kalau itu menguntungkan masak masyarakat tidak mau," kata dia. (Tribun Pekanbaru Cetak)

Apa tanggapan warga terhadap masalah ganti rugi jalan lingkar ini? Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi HARI INI. Simak lanjutannya di http://ift.tt/1w0o05e.

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru



from pekanbaru tribunnews

Sekda Pekanbaru: Mayoritas Warga Tak Setuju Konsolidasi Lahan


Social Media
Partner Site
Login    
Tribun JualBeli
Kamis, 30 April 2015
Home » Pekan Life
Pembangunan Jalan Lingkar

Sekda Pekanbaru: Mayoritas Warga Tak Setuju Konsolidasi Lahan

Kamis, 30 April 2015 07:53

Sekda Pekanbaru: Mayoritas Warga Tak Setuju Konsolidasi Lahan
internet
Sekretaris Kota Pekanbaru, Syukri Harto

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Syukri Harto, Rabu (29/4/2015) mengungkapkan pola pembebasan lahan dengan sistem Konsolidasi Tanah (KT) bisa dilakukan jika mendapatkan persetujuan 85 persen dari masyarakat setempat.

Hingga saat ini, dari empat trase yang akan dibangun jalan lingkar luar Tenayan Raya Pekanbaru, ternyata baru satu trase yang sudah mencapai 85 persen persetujuan warga setempat.

"Pola KT itu boleh dilaksanakan apabila izin persetujuan dari masyarakat setempat mencapai 85 persen. Nah, dari empat trase yang akan dibangun jalan lingkar luar itu, baru satu trase yang sudah mencapai 85 persen. Sementara yang tiga trase ini belum sampai 85 persen. Ada yang baru 84 persen ada juga yang baru 77 persen. Ini yang menjadi fokus kita, kenapa kok mereka tidak setuju," kata Syukri.

Syukri mengaku ia sudah mengintruksikan kepada lurah, RW dan RT setempat untuk mendata berapa orang warganya yang tidak setuju, dan berapa luas tanahnya. Setelah itu para aparat itu diminta untuk menggali keterangan kepada warga yang tidak setuju.

Syukri berjanji akan menagih laporan dari lurah atas hasil pertemuan lurah dengan warganya. Hal ini penting untuk mengetahui penyebab kenapa masyarakat tidak setuju dengan program KT tersebut.

"Apa karena yang bersangkutan tidak ada di tempat, atau tidak setuju karena merasa dirugikan. Ini yang akan kita tanyakan apa sebabnya, nanti saya mau dengarkan dulu laporan dari lurah seperti apa," paparnya.

Setelah mendapat laporan dari lurah, dan mengetahui berapa banyak warga yang tidak setuju berikut dengan luas tanahnya, maka Pemko berjanji akan mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kami minta lurah untuk menemui pemilik yang belum setuju ini. Kalau mereka tetap minta ganti rugi ya kita lihat dulu aturanya, kalau boleh ya kita ganti rugi, tapi kalau tidak boleh mau gimana lagi, kita akan jelaskan kembali kepada mereka yang belum setuju itu," kata Syukri. (Tribun Pekanbaru Cetak)

Apa penjelasan sekdako terhadap masalah ganti rugi jalan lingkar ini? Baca selengkapnya di Harian Tribun Pekanbaru edisi HARI INI. Simak lanjutannya di http://ift.tt/1w0o05e.

FOLLOW Twitter @tribunpekanbaru dan LIKE Halaman Facebook: Tribun Pekanbaru



from pekanbaru tribunnews