- Tribun Jakarta
- Warta Kota
- Tribun Jogja
- Tribun Jabar
- Surya
- Tribun Jateng
- Tribun Bali
- Banjarmasin Post
- Sriwijaya Post
- Bangka Pos
- Tribun Batam
- Tribun Jambi
- Serambi Indonesia
- Tribun Kaltim
- Tribun Lampung
- Tribun Manado
- Tribun Medan
- Tribun Pontianak
- Tribun Pekanbaru
- Tribun Timur
- Tribun Sumsel
- Pos Kupang
- Pos Belitung
- Surya Malang
Dewan Sarankan Pemprov Riau Tak Usah Laksanakan Semua Program APBD
Jumat, 4 September 2015 22:23
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Rendahnya serapan APBD 2015 hingga bulan kedelapan ini dinilai juga disebabkan karena perencanaan yang amburadul oleh pemerintah yang menjabat sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaannya pejabat yang menjabat saat ini ada yang kebingungan, dan tidak berani menjalankannya.
Anggota Komisi B DPRD Riau, Ma’amun Solihin mengatakan, pelaksanaan program APBD dipastikan ada yang tidak bisa dijalankan seutuhnya. Selain adanya persoalan saat pembahasan APBD tersebut pada saat itu, juga telah tampak dampaknya, dengan adanya dugaan anggaran siluman dalam APBD 2015, dan menyeret sejumlah pejabat dalam kasus tersebut.
“Sehingga wajar, kalau ada program yang tidak bisa dijalankan pejabat saat ini. Jutru menurut saya aneh kalau dipaksanakan terealisasi 100 persen. Saya sarankan tidak usah dilaksanakan semua. Program yang bermasalah itu biarkan saja, jangan dilaksanakan. Karena itu jelas akan berdampak hukum nanti,” kata Ma’mun Solihin kepada Tribun, Jumat (4/9).
Namun ia tidak berharap, pejabat saat ini menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk bermalas-malasan mengejar ketertinggalan realisasi serapan anggaran APBD. Karena dari program APBD yang bermasalah, tentunya masih banyak program yang tidak bermasalah, dan bisa dilaksanakan dalam empat bulan ini.
Karena itu, menurut ketua Fraksi PDIP Riau, pihaknya perlu bersikap untuk mengingatkan Pemprov Riau, baik kepala daerah, atau pun SKPD-nya, agar bisa mengejar ketertinggalan dengan usaha yang maksimal, dengan menggunakan hak interpelasi yang dimiliki anggota DPRD Riau.
Rencana untuk menggunakan hak interpelasi tersebut menurut Ma’mun Solihin sebelumnya sudah dibicarakan di tingkat fraksi PDIP. Pihaknya masih menunggu dukungan yang sama dari partai lainnya, sehingga interpelasi terhadap Pemprov Riau bisa dilaksanakan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid yang sebelumnya juga menyatakan pihaknya juga akan menggunakan hak interpelasi, hingga saat ini pihaknya masih menunggu dukungan dari fraksi lainnya di DPRD Riau dalam hal wacana yang sama, hak interpelasi.
Anggota fraksi gabungan Nasdem Hanura, Suhardiman Amby mengatakan, secara pribadi dirinya setuju untuk dilakukan interpelasi atas kinerja Pemprov Riau, yang berdampak terhadap rendahnya serapan anggaran serta mempengaruhi perekonomian masyarakat Riau. Namun semuanya ia kembalikan kepada fraksi tempat ia bernaung.
“Selagi untuk kepentingan masyarakat, saya setuju. Tapi semua tergantung fraksi. Kita tentu ikut arahan fraksi nantinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati mengatakan, pihaknya juga akan ikut menggunakan hak interpelasi, karena sebagai lembaga pengawas, pihak DPR menurutnya sudah saatnya mengambil sikap, dan tidak bisa menonton saja. dikatakannya, interpelasi bukanlah upaya melemahkan kinerja Pemprov Riau, tapi sebaliknya, yaitu untuk memacu serapan anggaran agar anggaran APBD 2015 lebih banyak terealisasi. (ale)
from pekanbaru tribunnews
0 komentar:
Posting Komentar